Kemendagri dan DPR Siap Sukseskan Program Sekolah Penggerak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 Program Sekolah Penggerak. Adapun, program ini adalah untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori pun menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak. Pertama, yang akan dilakukan adalah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh.

“Membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak. Lalu, tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

“Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” imbuhnya.

Kemudian, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda juga turut memberikan dukungannya atas program tersebut. “DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.

Program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut dia, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma sekolah unggulan.

“Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.

Pihaknya turut mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.

Lebih lanjut dia mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program ini, sebab Indonesia masih dilanda kondisi darurat Covid-19. “Terima kasih atas dukungan para pejabat daerah yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Penggerak. Semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan kita,” tutupnya.

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+